-->

Ads (728x90)

Bupati Cen Sui Lan bersama jajaran foto bersama dengan Anggota Komisi II DPR RI di Ballroom Adiwana Jelita Sejuba, Rabu (26/11) (Putra/Peristiwanusantara.com),

By Putra Mardiyanto 

NATUNA, Peristiwanusantara.com - Pemerintah Kabupaten Natuna menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI dalam rangka pembahasan Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. 

Pertemuan berlangsung di Ballroom Adiwana Jelita Sejuba, Rabu (26/11), dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Tim, Zulfikar Arse Sadikin, bersama seluruh anggota Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Natuna, pimpinan DPRD Natuna, unsur Forkopimda, Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada I, perwakilan BNPP RI, dan Kantor Wilayah BPN Kepri.

Bupati Natuna, Cen Sui Lan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran rombongan Komisi II DPR RI. Ia menegaskan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah perbatasan, terutama Natuna yang berada di garis terdepan kedaulatan Indonesia.

Menurutnya, penyelesaian persoalan batas negara, peningkatan pengawasan, serta penguatan keamanan di kawasan perbatasan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. 

“Natuna memerlukan perhatian berlapis, mulai dari aspek pertahanan, kesejahteraan masyarakat, hingga tata ruang dan pertanahan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati memaparkan materi bertajuk “Membangun Wilayah Perbatasan Melalui Revitalisasi PLBN Serasan”. 

Ia menekankan bahwa PLBN Serasan harus menjadi simbol kehadiran negara yang berfungsi strategis dalam tiga pilar: pertahanan, politik–kedaulatan, dan sosial–ekonomi.

Namun, sejumlah kendala masih menghambat optimalisasi PLBN, mulai dari kelembagaan hingga infrastruktur pendukung.

Untuk menjawab tantangan itu, Bupati menyampaikan tujuh langkah strategis pembangunan PLBN Serasan:

  1. Penguatan tata kelola dan kelembagaan
  2. Peningkatan keamanan maritim di Laut Natuna Utara
  3. Pengembangan infrastruktur logistik–ekonomi
  4. Revisi batas transaksi perdagangan
  5. Penetapan PLBN sebagai kawasan perdagangan perbatasan
  6. Penetapan PLBN sebagai exit–entry point
  7. Penetapan Pelabuhan Serasan sebagai pelabuhan internasional

Menanggapi pemaparan tersebut, Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan apresiasi atas penerimaan pemerintah daerah serta komitmen yang disampaikan Bupati Natuna. 

Zulfikar menjelaskan bahwa Panja Pengawasan Pengelolaan Perbatasan dibentuk untuk memperoleh gambaran utuh kondisi riil perbatasan Indonesia, mulai dari pertanahan, keamanan, hingga efektivitas pembangunan PLBN.

“Kami ingin memastikan bahwa PLBN tidak sekadar berdiri sebagai bangunan, tetapi benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat perbatasan,” kata Zulfikar.

Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan wilayah perbatasan.

Pemerintah Kabupaten Natuna menyatakan siap mendukung langkah strategis yang diambil, dengan harapan PLBN Serasan dapat berkembang menjadi simpul pertahanan, pusat pertumbuhan ekonomi, sekaligus simbol kedaulatan Indonesia di batas terluar. (Put)

Editor : Ismanto


Posting Komentar