Kejari Tetapkan Empat Pejabat KPU Karimun Sebagai Tersangka, Diduga Korupsi Dana Hibah Pilkada Tahun 2024 Sebesar Rp 16,5 Miliar

Pejabat KPU Karimun usai diperksa penyidik Kejari Karimun dan ditetapkan sebagai tersangka di Kantor Kejari Karimun, Rabu (19/11) (Ist/Peristiwanusantara.com) 

By Robert

KARIMUN, Peristiwanusantara.com – Setelah diperiksa hingga beberapa jam, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun akhirnya meningkatkan status empat pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun dari saksi menjadi tersangka.

Keempat pejabat KPU Kabupaten Karimun tersebut,ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana hibah Pilkada tahun 2024 sebesar Rp16,5 miliar.

Penetapan keempat tersangka tersebut, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Nomor : PRIN-02/L.10.12/Fd.2/01/2025 tanggal 17 Juli 2025. 

Kepala Kejari (Kajari) Karimun Denny Wicaksono kepada wartawan di kantor Kejari Karimun, Rabu (19/11/2025) mengatakan adapun 4 pejabat KPU Kabupaten Karimun tersebut yakni : inisial NK, selaku Kuasa Pengguna Anggran dan Sekretaris KPU, inisial AF selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengelolaan Dana Hibah, SY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan  IJ selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Lebih lanjut Kajari Karimun mengatakan penetapan tersangka berawal dari pemeriksaan terhadap kurang lebih 95 orang saksi, dua  orang ahli serta alat bukti surat. 

“ Tim penyidik Jaksa  menilai ada dugaan korupsi terkait penggunaan dana hibah Pilkada  tahun 2024 yang bersumber dari APBD Kabupaten Karimun,” kata Kajari Karimun didampingi Kasi Pidsus Dedi Januardo dan Kasi Intel Herlambang dan Kasubsi Bidang Pidsus, Riris Simarmata

Kajari mengatakan bahwa Tim Jaksa Penyidik juga telah melakukan penyitaan barang bukti kurang lebih sebanyak 2.300 (dua ribu tiga ratus) item.

Dana hibah tersebut, kata dia, tidak seluruhnya dana hibah yang direalisasikan oleh KPU Karimun. Jumlah yang direalisasikan sebesar Rp.15.272.374.126,-. Sehingga terdapat sisa sebesar Rp1.227.625.874,- dan telah disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Karimun pada tanggal 24 Maret 2025.

"Dana hibah yang terealisi sebesar Rp.15.272.374.126,- terdapat perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemkab Karimun kurang lebih sebesar Rp 1.5 miliar,” kata Kajari Karimun.

Kajari Karimun Denny Wicaksono menuturkan bahwa adapun modus operandi dalam perkara ini antara lain : 

• Terdapat belanja yang sama sekali tidak dilaksanakan / fiktif akan tetapi dilakukan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
• Terdapat penggelembungan / mark-up dalam pembayaran belanja sewa dan belanja barang non operasional.
• Terdapat praktik pinjam bendera dalam pengadaan barang pada KPU Kab Karimun; 
• Terdapat belanja yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Keempat tersangka dijerat dengan pasal primair yakni pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) subsidair pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Keempat tersangka kini telah ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Balai Karimun untuk 20 (dua puluh) hari kedepan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat 1 dan Ayat 4 huruf a KUHAP. 

"Kejaksaan Negeri Karimun akan terus mendalami setiap temuan, memastikan semua pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum, dan melanjutkan penyidikan secara profesional, transparan, serta berintegritas,” tegasnya. (Bert)

Editor : Ismanto