 |
| Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinan Dr Bismar Arianto,S Sos,M.Si (Ist/Peristiwanusantara.com) |
By Posman
BATAM, Peristiwanusantara.com – Money politik masih banyak ditemui pada Pilkada, masyarakat diharapkan ikut berperan untuk menghilangkan atau mengurangi money politik agar Pilkada maupun Pemilu ke depannya jauh lebih lagi.
“ Walaupun money politik tidak bisa kita hilangkan minimal bisa kita minimalisir,” kata pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinan Dr Bismar Arianto,S Sos,M.Si kepada wartawan usai acara sosalisasi pengawasan partisipatif yang digelar di Oakwood Hotel Batam Jalan Batu Selicin Kec Lubuk Baja Kota Batam Kepri, Kamis (27/11).
Bismar mengakui bahwa pada tahun lalu ada ditemui pelanggaran Pemilu dan sudah diproses penyelenggara Pemilu yakni Bawaslu.
Bismar juga menjelaskan mengenai dinasti politik, hal ini merupakan fenomena yang terjadi di Kepri dan juga terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia.
Yang menjadi pertanyaan, kata dia, bagaimana partai politik melakukan rekrutmen dan proses kaderisasi Politik.
“ Seharusnya, partai politik mampu melakukan rekrutmen politik yang baik, maka dinasti politik itu paling tidak bisa diminalisir jadi kata kuncinya rekrutmen kader partai politik untuk bisa meminimalisr Dinasti Politi,” katanya.
Ia juga meminta kepada Partai Politik untuk melakukan perbaikan, reformasi dan tata kelola dalam merekrut kader Politik yang ditempatkan dijabatan Politk
“ Karena yang berhak mencalonkan adalah partai politik, nah yang menjadi pertayaan kita selama ini bagiamana partai politik melakukan rekrutmen menentukan orang untuk jabatan legislatif dan eksekutif . Nampaknya hal tersebut tidak terbuka ke publik, apa dasar dan pertimbangannya untuk menggusulkan misalnya, si A, si B untuk di tempatkan di jabatan legislatif dan eksekutif,” ungkapnya.
Bismar juga menyinggung mengenai biaya Pilkada yang tinggi yang sudah tentu konsekuensinya berdampak pada pasca Pilkada. Tingginya biaya Pilkada membuat sejumlah pejabat politik menyalahgunakan kekuasaanya.
“ Hal ini juga harus kita pikirkan, bagaimana bisa melahirkan sistim Pemilu yang mampu meminalisir mengurangi biaya politik mahal sehingga kita dapat melaksanakan proses Pilkada atau Pemilu yang lebih efektif dan efisien,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa bagi yang incumbent atau petahana, dia pasti diuntungkan dalam kontestasi karena ia memegang kekuasaan, memiliki sumberdaya dan bisa melahirkan kebijakan.
“ Jadi dimanapun tempatnya posisi incumbent sedikit banyaknya akan diuntungkan dengan sumber dan potensi yang mereka miliki. Tetapi perlu diingat juga kalau kinerja tidak baik incumbent juga jadi perhatian dan penilaian publik, banyak juga incumbent yang kalah dalam proses Pemilu karena tidak baik,” katanya
Kegiatan sosialisasi ini, mengusung tema “ Catatan 1 tahun Pasca Pilkada : dari Pembelajaran Menuju Perbaikan”
Tujuannya digelar dalam rangka pelaksanaan tugas - tugas pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh komunitas Pengawas Partisipatif Kota Batam, Mahasiswa dari beberapa Universitas dari Kota Batam, LSM, Ormas dan organisasi media.
Acara diisi dengan sesi tanya jawab namun terlebih dahulu dengan pemberian materi, dalam hal ini Bawaslu Kepri menghadirkan narasumber yakni pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinan Dr Bismar Arianto,S Sos,M.Si dan Syafrida R.Rasahan.S.H.M.H. (Man)
Editor : Ismanto
KLIK Untuk Masuk
Posting Komentar