Bupati Roby Terima Audiensi Satgas PMI Bintan, Bahas Isu PMI Ilegal

Bupati Roby saat menerima audensi Satgas PMI Bintan di Ruang Rapat Bawah Bapperida Bintan, Senin (17/11) (Angga/Peristiwanusantara.com).

By Anggrainas Prasetio 

BINTAN, Peristiwanusantara.com – Kasus penempatan Pekerja Migran Ilegal (PMI) non-prosedural di wilayah perbatasan terus meningkat, terutama melalui jalur-jalur tikus serta aktivitas penampungan ilegal yang meresahkan masyarakat di wilayah Bintan.

Untuk merespon hal tersebut, Satuan Tugas (Satgas) PMI Bintan melakukan audensi yang diterima oleh Bupati Bintan, Roby Kurniawan di Ruang Rapat Bawah Bapperida Bintan, Senin (17/11).

Audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara Pemkab Bintan, aparat penegak hukum, dan Satgas PMI.

Upaya bersama ini diarahkan pada pengawasan intensif, pencegahan keberangkatan ilegal, edukasi kepada masyarakat, serta pendampingan bagi korban maupun calon PMI yang ingin berproses secara resmi.

Pada pertemuan tersebut, Bupati Roby menyampaikan apresiasi kepada Satgas PMI atas komitmen dan kerja keras mereka di lapangan.

“Saya memberikan apresiasi kepada Satgas PMI Bintan yang terus menjaga daerah ini dari aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat kita sendiri. Pemerintah Kabupaten Bintan sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan Satgas, terutama dalam pencegahan dan penanganan kasus pekerja migran illegal,” kata Bupati.

Menurut Bupati penanganan Pekerja Migran ilegal membutuhkan kolaborasi yang kuat antar berbagai sektor.

“Isu PMI Ilegal bukan persoalan satu lembaga saja. Ini urusan bersama karena menyangkut keselamatan warga dan keamanan daerah. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Satgas PMI, kepolisian, imigrasi, hingga tokoh masyarakat sangat diperlukan agar penanganannya cepat, tepat, dan terarah. Ketika semua bergerak bersama, ruang gerak para perekrut ilegal akan semakin sempit," katanya.

Penguatan sinergi, kata Bupati, tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dini melalui edukasi dan literasi hukum kepada masyarakat. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperluas layanan bagi calon pekerja migran agar dapat berproses secara resmi dan aman.

“Kita harus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai prosedur bekerja ke luar negeri. Dengan kolaborasi yang baik, risiko perdagangan orang, eksploitasi, dan kekerasan terhadap pekerja migran dapat diminimalkan” tambahnya.

Dipenghujung pertemuan itu, Bupati menyampaikan harapan agar sinergi yang terbangun dapat terus diperkuat.

“Saya berharap audiensi ini menjadi awal dari kerja sama yang lebih solid. Kita ingin Bintan menjadi daerah yang aman, tertib, dan bebas dari aktivitas perdagangan orang maupun pengiriman PMI ilegal. Pemerintah siap meningkatkan dukungan agar Satgas dapat bekerja lebih optimal demi keselamatan dan masa depan masyarakat," tutup Bupati. (Angga)

Editor : Ismanto