By Putra Mardiyanto
NATUNA, Peristiwanusantara.com - DPRD Natuna menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi hasil pembahasan DPRD Natuna terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Natuna Tahun Anggaran (TA) 2024, Senin (26/5/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Natuna, Rusdi didampingi Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah dan Wakil Ketua II DPRD Natuna, Wan Aris Munandar serta dihadiri anggota DPRD Natuna.
Hadir juga, Bupati Natuna, Cen Sui Lan, Sekda Natuna, Boy Wijanarko dan OPD Natuna.
Ketua DPRD Natuna mempersilahkan Sekretaris DPRD Natuna, Edi Priyoto menyampaikan secara resmi 15 butir rekomendasi DPRD Natuna melalui mimbar paripurna.
Adapun hasil rekomendasi dalam pembahasan LKPj Bupati Natuna Tahun 2024 meliputi yang pertama DPRD meminta kepada Bupati Natuna untuk menyampaikan LKPj tepat waktu agar tidak melampaui batas waktu yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah
Yang kedua DPRD meminta Bupati Natuna untuk selalu melakukan koordinasi dan avaluasi terhadap laporan yang disampaikan OPD sehingga apa yang disampaikan benar benar riil di lapangan. Dan ketiga DPRD meminta kepada Bupati Natuna supaya setiap OPD agar lebih cermat dan memperhatikan wewenang setiap OPD dalam menyusun program/kegiatan, sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih antara OPD dan anggaran yang sudah disediakan tidak bisa dilaksanakan karena program dan kegiatan tersebut bukan menjadi wewenangnya.
Keempat DPRD meminta Bupati dan OPD menyusun program dan perencanaan yang berpedoman pada RPJPD dan RPJMD. Dan yang kelima DPRD meminta kepada Bupati Nutuna agar menyusun langkah – langkah strategis untuk meningkatkan porsi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) melalui optimalisai aset daerah, kemitraan dengan sektor swasta, serta inovasi kebijakan fiskal.
Keenam, DPRD meminta kepada Bupati agar melakukan monitoring dan evaluasi terkait perhitungan Pajak MBLB, dan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap Wajib Pajak MBLB agar patuh dan taat untuk melakukan pembayaran Pajak MBLB tepat waktu. Yang ketujuh mendorong setiap perangkat daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat guna membuka akses Dana Alokasi Khusus (DAK) dan tugas pembantuan dengan menyiapkan persyaratan yang lengkap.
Delapan, DPRD meminta kepada Bupati Natuna melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi, lembaga legislatif dan kementerian bersangkutan, terkait program/kegiatan dan anggaran pendidikan dalam ipaya peningkatkan kualitas peserta didik.
Sembilan, meminta pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan bagi Masyarakat serta memperluas akses terhadap fasilitas Kesehatan yang memadai pada setiap tingkat fasilitas kesehatan, dengan ketersediaan alat kesehatan dan obat yang memadai serta tidak membebani Masyarakat untuk menebus obat diluar daripada rumah sakit/puskesmas. Dan meningkatkan penyuluhan bagi masyarakat berkaitan dengan pencegahan dan penanganan penyakit, peningkatan gizi Masyarakat serta penguatan system dan infrastruktur Kesehatan;
Sepuluh, DPRD meminta Bupati terus memperhatikan peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan tata ruang yang berkelanjutan serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi Masyarakat. Sebelas, meminta Bupatu memperhatikan peningkatan kualitas hunian, memperluas akses terhadap perumahan yang layak serta penataan Kawasan permukiman yang lebih tertata dan berkelanjutan ;
Dua belas, meminta kepada Bupati Natuna untuk memperhatikan peningkatan pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, promosi wisata melalui berbagai platform digital dan konvensional, serta pemberdayaan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, peningkatan Kerjasama dengan berbagai pihak (investor) di sektor pariwisata serta penerapan konsep yang berkelanjutan yang menjaga keseimbangan antara konservasi, alam, budaya dan kesejahteraan Masyarakat lokal.
Tiga belas, meminta Bupati lebih memperhatikan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi darat, laut dan udara, pengelolaan lalu lintas angkutan umum serta peningkatan kualitas layanan transportasi bagi masyarakat. Dan melakukan pengawasan dan penegakan regulasi di sektor perhubungan guna memastikan kelancaran dan keamanan mobilitas masyarakat serta distribusi barang di Kabupaten Natuna;
Empat belas, meminta Bupati untuk terus memperhatikan dan menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan keamanan pangan bagi masyarakat meliputi penguatan cadangan pangan daerah, peningkatan produksi dan distribusi pangan, pengembangan diversifikasi pangan lokal serta pengawasan keamanan dan mutu pangan.
Selain itu pemberdayaan petani dan pelaku usaha pangan demi mendukung kemandirian pangan serta menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, dimana masih ditemukan dibeberapa kecamatan yang masuk kategori rawan pangan, agar kecamatan tersebut di prioritaskan dalam program ketersediaan, kebutuhan dan distribusi pangan sehingga terpenuhi kebutuhan pokok maasyarakat;
Lima belas, meminta Bupati untuk terus memperhatikan pengelolaan, pengembangan serta peningkatan sektor industri yang dapat meningkatkan produktivitas industri, memperkuat daya saing produk lokal serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan industri kecil, menengah dan besar, pengembangan industri berbasis sumber daya lokal, fasilitasi peningkatan teknologi dan inovasi industri, pelatihan serta pendampingan bagi pelaku industry, serta penguatan akses permodalan dan pemasaran bagi industri kecil dan menengah.
Selain itu dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap sektor industry guna memastikan kepatuhan terhadap standart mutu serta mendorong penerapan prinsip industry ramah lingkungan .
Dan meminta Bupati untuk terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat daya saing produk lokal, serta menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan berkelanjutan seperti pengembangan pasar tradisional dan modern, fasilitasi akses pemasaran bagi pelaku usaha, pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok serta perlindungan konsumen. Selain itu dilakukan pengawasan terhadap harga dan ketersediaan barang guna menjaga stabilitas ekonomi serta penguatan kerjasama antar pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing perdagangan
Serta meminta Bupati untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi local dengan cara meningkatkan Kulaitas daya saing tenaga kerja, meningkatnya standar hidup layak masyarakat, peningkatan perekonomian di sektor pertanian perikanan, pariwisata, Perindustrian dan perdagangan serta menciptakan iklim investasi yang sehat, aman dan kondusif.
"Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk ditunaikan oleh Bupati Natuna beserta jajarannya," tutup Rusdi.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan dokumen rekomendasi DPRD Natuna kepada Bupati Natuna. (Put)
Editor : Ismanto
KLIK Untuk Masuk
Posting Komentar