Editor By : Ikhsan
BATAM, Peristiwanusantara.com - Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Batam tidak hanya berorientasi pada capaian fisik dan ekonomi, tetapi juga harus mengedepankan penguatan relasi sosial kemasyarakatan sebagai pondasi kehidupan yang harmonis dan inklusif.
Dalam dokumen RPJMD Kota Batam tahun 2025–2029, sektor ketentraman dan ketertiban umum menjadi perhatian khusus melalui peningkatan sinergi antara perangkat daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.
Hal tersebut disampaikan oleh Walikota Batam Amsakar Achmad dalam menanggapi pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, yang disampaikannya dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (29/5/2025).
Selanjutnya, fraksi PDI Perjuangan meminta program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Batam berpihak pada rakyat kecil, menjunjung nilai kemanusiaan, menjamin masa depan generasi muda dengan pendekatan kerakyatan dan inklusif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus menyiapkan generasi yang unggul untuk menyongsong masa depan Batam sebagai kota industry dan perdagangan berkelas dunia.
Menurut Amsakar masukan tersebut sangat sejalan dengan visi pembangunan Kota Batam yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan.
“ Kami berkomitmen bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan dalam RPJMD tahun 2025–2029 akan dirancang dengan berpihak pada rakyat kecil, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan memperkuat keadilan sosial,” katanya.
Hal tersebut, lanjutnya, diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan agar Pemerintah Kota Batam dalam hal penguatan reformasi birokrasi tidak hanya teknis administrasi, tetapi juga perubahan paradigma pelayanan publik yang berorientasi pada rakyat, pemerintahan yang bersih, efisien, dan berintegritas tinggi.
Atas masukan tersebut, Amsakar mengatakan bahwa Pemerintah Kota Batam menyambut baik masukan fraksi PDI Perjuangan tersebut dimana pihaknya memahami bahwa birokrasi adalah garda terdepan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, profesional, dan berintegritas tinggi menjadi salah satu prioritas utama dalam RPJMD tahun 2025–2029.
“ Reformasi birokrasi di Kota Batam akan terus diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, terbuka dan akuntabel,” katanya.
Kemudian fraksi PDI Perjuangan meminta agar Pemerintah Kota Batam agar melakukan peningkatan terhadap tanggap bencana dan mitigasi resiko, pemetaan resiko, rencana kontinjensi, kesiapsiagaan warga, penguatan BPBD, serta tata ruang berbasis mitigasi bencana, dimana sebagai kota kepulauan dan kawasan industri, Batam memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana, baik alam maupun non-alam.
“ Oleh karena itu, dalam RPJMD tahun 2025–2029, aspek ketangguhan bencana menjadi salah satu sasaran penting yang harus dicapai dalam pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Selanjutnya Amsakar mengatakan dalam menyusun RPJMD tahun 2025–2029 Pemko Batam sepakat dengan fraksi PDI Perjuangan agar pelestarian dan pengembangan kebudayaan akan menjadi bagian integral dari strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
“ Kami percaya bahwa pembangunan yang memperhatikan dimensi budaya akan memperkuat kohesi sosial, membangun karakter masyarakat yang kuat, dan menjadikan Batam sebagai kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kokoh dalam nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan,” katanya.
Walikota Amsakar juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Batam menyambut baik semangat fraksi PDI Perjuangan untuk terus bersama-sama mengawal pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
“ Sinergi ini akan menjadi pondasi yang kokoh bagi Kota Batam dalam mewujudkan visi Kota Batam,” katanya.
Rapat paripurna yang beragendakan Tanggapan atau Jawaban Wali Kota terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Ranperda RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 sekaligus Pembentukan Pansus ini, dipimpin oleh Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan, Wakil Ketua II Budi Mardiyanto SE MM, dan Wakil Ketua III Hendra Asman SH MH
Turut hadir dalam rapat paripurna ini, unsur Forkopimda, sejumlah kepala OPD Pemko Batam, camat, lurah dan tokoh masyarakat. (San)
KLIK Untuk Masuk
Posting Komentar