Wakil Ketua III DPRD Batam Hadiri Musrenbang Kecamatan Bengkong

Wakil Ketua III DPRD Batam, Muhammad Yunus Muda (3 dari kiri) menghadiri Musrenbang Kecamatan Bengkong di Golden Prawn Bengkong, Jumat (30/1/2026) (Foto : Ist/Peristiwanusantara.com)

Editor By : Ikhsan
BATAM, Peristiwanusantara.com –  Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Bengkong, pada Jumat (30/1/2026) di Golden Prawn Bengkong.

Musrenbang yang dibuka  oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, juga dihadiri oleh anggota DPRD Batam dari satu Dapil (daerah pemilihan) yang sama dengan Muhammad Yunus Muda, yakni dari Dapil Bengkong–Batu Ampar yakni, Asni, dan Mesrawati.

Hadir juga jajaran kepala OPD, unsur pimpinan kecamatan, Lurah se-Kecamatan Bengkong dan jarannya, ketua RT/RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat.

Hasil Musrenbang ini, Kecamatan Bengkong mengajukan sebanyak 90 usulan kegiatan melalui program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat (PSPK-PM).

Usulan tersebut berasal dari empat kelurahan di wilayah Bengkong, yakni Kelurahan Tanjungbuntung menyampaikan 40 usulan, Kelurahan Bengkong Sadai 22 usulan, Kelurahan Bengkong Laut 16 usulan, serta Kelurahan Bengkong Indah sebanyak 12 usulan.

Selain usulan PSPK-PM, Kecamatan Bengkong juga mengajukan 20 usulan prioritas non-PSPK yang sebagian besar berfokus pada penanganan banjir.

Beberapa program strategis yang diusulkan meliputi peningkatan drainase perkotaan di kawasan Bengkong Aljabar, pembangunan tembok penahan atau batu miring perbatasan, serta pembangunan dinding penahan tebing di Bengkong Ratu.

“ Seluruh usulan harus melalui proses penyaringan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” kata Sekda Firmansyah mengawali sambutannya.

Ia mengatakan proyeksi APBD Kota Batam tahun 2026 sebesar Rp4,2 triliun, sementara total akumulasi usulan pembangunan dari seluruh kecamatan mencapai lebih dari Rp12 triliun.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) harus menetapkan skala prioritas. Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi sektor utama, namun kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat juga harus diperhatikan.

Sekda Firmansyah juga menyoroti pentingnya perbaikan administrasi dalam proses pengusulan. Menurutnya, sejumlah usulan belum dapat direalisasikan karena kendala teknis pada tahap input dan verifikasi data perencanaan.

Firmansyah berharap perbaikan sistem yang dilakukan pada tahun ini dapat mendorong usulan yang tertunda agar kembali masuk dalam prioritas penganggaran tahun 2027. (San)