Pemkab Natuna Gandeng ITB Kembangkan Sistem Monitoring SDG’s Berbasis Website

Rapat Koordinasi Manajemen Website dan Tindak Lanjut data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) di Ruang Rapat I, Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Senin (7/7/2025) (Ist/Peristiwanusantara.com). 

By Putra Mardiyanto

NATUNA, Peristiwanusantara.com - Pemerintah Kabupaten Natuna bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar Rapat Koordinasi Manajemen Website dan Tindak Lanjut data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) di Ruang Rapat I, Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Senin (7/7/2025). 

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian program Pengabdian Masyarakat Skema Bottom-Up DPMK ITB Tahun 2025.

Rapat tersebut menandai dimulainya kerja sama strategis antara Pemkab Natuna dan Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kepakaran ITB dalam membangun sistem digital pemantauan capaian pembangunan berbasis data di wilayah terluar Indonesia.

Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi ini. 

Menurutnya, pengembangan sistem berbasis website menjadi langkah penting untuk memperkuat transparansi dan efektivitas tata kelola pembangunan daerah, terutama dalam mendorong percepatan pencapaian target SDG’s 2030.

“Sebagai wilayah perbatasan dan daerah terluar, Natuna sangat membutuhkan sistem monitoring pembangunan yang terintegrasi dan berbasis data. Ini adalah bagian dari transformasi digital untuk memastikan pembangunan yang lebih terarah,” ujar Boy.

Rapat ini juga membahas kesiapan perangkat daerah dalam menyusun dan menyajikan data indikator SDG’s secara konsisten. Selain itu, desain teknis website yang akan dibangun menjadi salah satu fokus pembahasan, agar dapat berfungsi sebagai pusat data dan informasi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Natuna.

Sekda berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memberikan dukungan penuh agar sistem ini tidak hanya menjadi alat pelaporan, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas daerah dalam menjalankan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis bukti nyata di lapangan. (Put)

Editor : Ismanto