By Robert
KARIMUN, Peristiwanusantara.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun telah melakukan penandatanganan MoU kerjasama pengelolaan parkir dengan PT MSM Tiga Matra Satria.
Bupati Iskandarsyah kepada wartawan mengatakan alasan Pemkab Karimun lebih memilih swasta ketimbang BLUD, lantaran lebih profesional.
“ Pihak swasta lebih profesional untuk mengelola parkir,” kata Bupati Karimun Iskandarsyah, Jumat (11/7).
Untuk mengelola parker, kata dia, harus dikelola oleh orang-orang yang profesional. Selama ini yang mengelola hanya pihak ketiga melalui beberapa perusahaan, tapi kali ini Pemkab Karimun ingin lebih fokus pada satu perusahaan (PT) saja.
Untuk tahap awal kerjasama, kata dia, PT MSM Tiga Matra Satria membayar uang muka sebesar Rp 100 Jut.
Setelah beroperasi, kata dia, Pemkab Karimun akan melakukan pengawasan, sehingga tidak terjadi kebocoran pendapatan sektor parker.
Bupati menjelaskan pihaknya tidak akan menargetkan yang muluk-muluk untuk tahap awal ini, minimal 10 persennya.
“ Pendapatan sebelumnya dalam satu tahun hanya mencapai Rp 350 juta, setelah ini kami tergetkan totalnya mencapai Rp 400 juta,” katanya.
Menyikapi akan hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Karimun, Eri Januardin mengatakan dirinya sangat menyayangkan sikap dari Pemerintah Kabupaten Karimun yang melelang lahan parkir ke pihak swasta yakni PT MSM Tiga Matra Satria, tanpa melibatkan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).
Menurut Eri Januardin, Bupati Karimun Iskandarsyah seharusnya tidak terlalu terburu-buru untuk memutuskan pengelolaan parkir diserahkan ke pihak ke tiga yakni PT MSM Tiga Matra Satria.
“ Pengelolaan parkir seharusnya dikelola oleh Pemkab Karimun dengan membentuk BLUD Parkir,” kata Eri Januardin kepada wartawan, Jumat (11/7/2025).
Retribusi parkir merupakan pemasukan PAD yang potensial jadi seharusnya diserahkan ke pihak lain, lantaran dikwatirkan tidak akan meningkatkan PAD tetapi menjadi stagnan sesuai pembagian dari perjanjian.
"Jika parkir harus dikelola sendiri bisa tiap tahun meningkat, jika hanya berdasarkan digitalisasi sumber daya manusia (SDM) kita masih banyak yang mampu untuk mengendalikan teknologi digital tersebut,” katanya.
Jika hanya memerlukan modal seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karimun yang hanya sekitar Rp 2 Milyar, menurutnya Pemkab Karimun masih mampu untuk menyediakannya.
"Jangan jadikan peluang potensi parkir hanya untuk keuntungan sekelompok orang, serta perlu dilakukan kajian yang mendalam," ungkapnya. (Bert)
Editor : Ismanto
KLIK Untuk Masuk
Posting Komentar