 |
| Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik (Ist/Peristiwanusantara.com) |
By Putra Mardiyanto
NATUNA, Peristiwanusantara.com - Pemerintah Kabupaten Natuna mengakui bahwa lesunya perekonomian masyarakat saat ini merupakan imbas langsung dari kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan secara nasional.
Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, mengatakan bahwa kondisi perekonomian di wilayahnya, khususnya di Ranai, belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia menyampaikan hal tersebut saat diwawancarai wartawan beberapa hari lalu di ruang kerjanya.
“Saya sudah melakukan sidak langsung ke pasar dan beberapa lokasi lainnya. Memang kondisinya sepi, pendapatan pedagang turun drastis,” ungkap Jarmin.
Menurutnya, melemahnya daya beli masyarakat disebabkan oleh berkurangnya aliran dana dari pusat ke daerah, yang menyebabkan stagnasi perputaran uang. Minimnya belanja pemerintah serta keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) turut memperparah situasi.
“Kegiatan pekerjaan juga tidak ada. Kalau ada kegiatan, pasti perputaran perekonomian lancar. Sekarang hanya berputar digaji pegawai saja,” jelasnya.
Jarmin menegaskan bahwa fenomena ini tidak hanya terjadi di Natuna, tetapi juga dirasakan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ia menyebutkan bahwa dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Magelang usai pelantikan presiden beberapa waktu lalu, hal ini juga telah dibahas secara langsung.
“Presiden menegaskan bahwa kita hari ini harus ikat pinggang sementara waktu. Semua akan dievaluasi,” kata Jarmin.
Saat ini, pemerintah daerah hanya bisa menunggu pencairan dana yang tertunda, seraya berharap situasi segera membaik.
“Sifatnya sekarang kita menunggu dana tunda salur, dan lain-lain. Doa kita, semoga keadaan ini cepat berlalu. Itulah harapan kita semua,” pungkasnya. (Put)
Editor : Ismanto
KLIK Untuk Masuk
Posting Komentar