DPRD Karimun Kecewa terhadap Bupati, Mengalihkan Dana Tunda Bayar untuk Menyelesaikan Pembangunan MPP

Wakil Ketua II  DPRD Karimun, Adi Hermawan (Ist/Peristiwanusantara.com)

By Robert

KARIMUN, Peristiwanusantara.com – Bupati Karimun Iskandarsyah, mengalihkan anggaran tunda bayar (TB) atau hutang di APBD 2025 untuk digunakan melanjutkan pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berada di Costal Area.

DPRD Kabupaten Karimun, salah satunya dari Wakil Ketua II  DPRD Karimun, Adi Hermawan yang mengaku sangat  kecewa atas tindakan yang dilakukan Bupati Karimun yang melanjutkan 

Pembangunan Gedung MPP dari Anggaran tunda bayar (TB).

" Anggaran tunda bayar itu seharusnya dibayarkan kepada pihak ketiga, tetapi malah dialihkan untuk melanjutkan pembangunan Gedung MPP," kata Adi Hermawan saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (2/6).

Adi Hermawan mengatakan pihaknya sangat kecewa sebab pengalihan anggaran tunda bayar tersebut tanpa persetujuan dari DPRD Kabupaten Karimun, mengingat potensi dampaknya terhadap keuangan daerah.

Adi telah menanyakan masalah ini ke BPKAD, pihak BPKAD mengaku selain dana tunda bayar yang dialihkan untuk menyelesaikan pembangunan MPP, anggaran pengadaan 4 unit truck sampah, kontainer sampah dan eskavator diambil dari dana yang dicadangkan untuk pembayaran hutang. Pengalihan anggaran ini juga tanpa melibatkan DPRD Kabupaten Karimun.

Adi melanjutkan, selain itu ada lagi kegiatan lain di OPD yang totalnya Rp 7 Miliar, dimana anggarannya juga menggunakan dana cadangan untuk pembayaran hutang.

"Yang kita cadangkan untuk pembayaran hutang di APBD 2025 itu awalnya sebanyak Rp 76 Miliar. Namun dana itu tergerus untuk MPP, pengadaan lain serta kegiatan di OPD dan saat ini dihitung-hitung hanya tinggal sekitar Rp54 Miliar saja," jelas Adi.

Adi mengecewakan sikap Bupati maupun Wakil Bupati Karimun yang tidak berkomunikasi dengan DPRD Karimun saat ada evaluasi usai pembahasan.

"Wajar teman-teman di DPRD bertanya-tanya, kenapa kegiatan tersebut yang dicoret atau yang tidak ada ini saat pembahasan malah bisa muncul," sambungnya.

Adi berharap, Bupati dan Wakil Bupati Karimun menjalin komunikasi dan koordinasi dengan DPRD Karimun sebelum mengambil langkah terkait penggunaan anggaran.

"Karena tupoksi kami di DPRD Karimun yaitu fungsi pengawasan dan fungsi budgeting," tutupnya. (Bert)

Editor : Ismanto