Ketua MPR RI : Seluruh Aspirasi Pembangunan yang Disampaikan Bupati Natuna Akan Ditindaklanjutinya ke Kementerian

Ketua MPR RI Ahmad Muzani didmapingi Bupati Cen Sui Lan (kiri) saat menggelar konfersi pers di Kantor Bupati Natuna di Bukit Arai, Rabu (30/09 2026) (Foto : Putra/Peristiwanusantara.com)

By Putra Mardiyanto. 

NATUNA, Peristiwanusantara.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengatakan seluruh aspirasi pembangunan yang disampaikan Bupati Natuna Cen Sui Lan kepadanya akan ditindaklanjuti ke kementerian dan instansi terkait di tingkat pemerintah pusat.

Adapun aspirasi yang disampaikan Bupati Natuna Cen Sui Lan kepadanya saat melakukan pertemuan bersama Bupati Natuna Cen Sui Lan, Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah unsur pemerintah dan instansi terkait yakni mencakup kebutuhan pembangunan di bidang kesehatan, infrastruktur hingga perlindungan wilayah yang dinilai membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.

“ Pembangunan kesehatan, infrastruktur dan perlindungan wilayah menjadi sejumlah kebutuhan penting yang disampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna dalam pertemuan tadi,” kata Muzani usai menggelar pertemuan dengan Bupati Cen Sui Lan di Kantor Bupati Natuna di Bukit Arai, pada Rabu (30/09 2026). 

Muzani mengatakan bahwa DBH sangat diperlukan bagi pembangunan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan perlindungan di Natuna. 
“ Hal tersebut akan kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan,” katanya. 

Selain persoalan pembangunan infrastruktur, kata Muzani, pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan juga menjadi perhatian dalam pertemuan tadi.

Muzani menyebutkan, pemerintah pusat telah memberikan perhatian terhadap peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang berada di kawasan perbatasan.

“ Seluruh aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Natuna akan menjadi bagian dari catatan yang selanjutnya dikoordinasikan dengan kementerian maupun instansi terkait,” katanya.

Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan dukungan lintas sektor agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara lebih menyeluruh.

Aspirasi yang telah disampaikan diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, sehingga kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah perbatasan dapat memperoleh dukungan sesuai kewenangan masing-masing instansi. (Put)

Editor : Ismanto