.jpeg)
By Putra Mardiyanto
NATUNA, Peristiwanusantara.com – Pemerintah Kabupaten Natuna berharap Dana Bagi Hasil (DBH) yang hingga kini masih terdapat kekurangan pembayaran segera dibayarkan Pemerintah Pusat.
Pembayaran DBH tersebut sangat penting lantaran berkaitan langsung dengan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Natuna Cen Sui Lan saat menerima kunjungan kerja (Kunker) Ketua MPR RI di Kantor Bupati Natuna di Bukit Arai, Rabu (30/9).
Bupati Cen Sui Lan menjelaskan bahwa berdasarkan penghitungan Pemerintah Kabupaten Natuna, kekurangan pembayaran DBH untuk periode 2023 hingga 2024 saat ini mencapai hampir Rp89 miliar.
“Untuk DBH tahun 2023 dan 2024, kurang bayarnya hampir Rp89 miliar. Sedangkan untuk tahun 2025 masih dalam proses penghitungan,” kata Cen Sui Lan.
Persoalan DBH tersebut, lanjutnya, menjadi salah satu aspirasi penting yang perlu disampaikan kepada pemerintah pusat. Sebagai daerah yang memiliki karakteristik kepulauan dan berada di wilayah perbatasan negara, Natuna membutuhkan dukungan fiskal yang memadai untuk menjalankan pembangunan secara berkelanjutan.
Menurutnya keterbatasan fiskal daerah, dapat berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan. Karena itu, penyelesaian kewajiban DBH menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan program pemerintah daerah.
Bupati berharap kehadiran Ketua MPR RI di Natuna dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam menyampaikan persoalan-persoalan yang membutuhkan kebijakan dan dukungan di tingkat nasional.
Ia menilai sebagai daerah yang berada di wilayah terluar Indonesia, berbagai kebutuhan Natuna tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut penguatan pelayanan dasar, konektivitas, kesehatan, pendidikan, infrastruktur serta aspek perlindungan wilayah.
“Harapan kami, dengan kehadiran Ketua MPR RI di Natuna, berbagai persoalan yang sedang kami hadapi bisa mendapatkan perhatian dan ada jalan keluarnya,” katanya.
Ia berharap aspirasi pemerintah daerah yang disampaikan dalam kesempatan tersebut dapat diteruskan kepada kementerian maupun lembaga terkait di pemerintah pusat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Natuna, dukungan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam mempercepat pembangunan daerah. Kondisi geografis Natuna yang terdiri dari wilayah kepulauan dengan jarak antarpulau yang cukup jauh membuat kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat memiliki tantangan tersendiri.
Dalam konteks DBH, pemerintah daerah masih terus melakukan penghitungan untuk tahun 2025. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam memastikan besaran hak daerah yang masih harus dibayarkan.
Bupati Cen Sui Lan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mengawal persoalan tersebut melalui jalur komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Ia berharap penyelesaian DBH tidak hanya memberikan kepastian terhadap hak keuangan daerah, tetapi juga dapat memperkuat ruang fiskal Natuna untuk melanjutkan berbagai program yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Kunjungan Ketua MPR RI ke Natuna pun diharapkan tidak berhenti pada agenda seremonial, melainkan menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melihat secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan.
Dengan demikian, aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Natuna dapat menjadi bahan pembahasan di tingkat pusat dan memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing kementerian maupun lembaga.
Bagi Natuna, persoalan DBH menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan kapasitas daerah dalam membangun wilayah yang memiliki posisi penting secara geografis dan strategis bagi Indonesia. (Put)
Editor : Ismanto.
KLIK Untuk Masuk
Posting Komentar