Ratusan Kepala Daerah Raih UHC Awards 2026 atas Capaian Kepesertaan JKN Melampaui Target Nasional

Sebanyak 31 provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota menerima penghargaan Universal Health Coverage Awards 2026 di Jakarta, Selasa (27/01/2026).

oleh: Ismanto Panjaitan

JAKARTA, PERISTIWA NUSANTARA — Sebanyak 31 provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota menerima penghargaan Universal Health Coverage Awards 2026. Apresiasi ini diberikan BPJS Kesehatan atas dedikasi kepala daerah menjamin kesehatan masyarakat melalui Program JKN. Capaian nasional kini telah melampaui target pembangunan jangka menengah dengan tingkat kepesertaan yang sangat tinggi. Perhelatan bergengsi tersebut berlangsung dengan khidmat di Jakarta, Selasa (27/01/2026).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyatakan bahwa prestasi ini mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas sektoral. JKN kini menjadi instrumen utama negara dalam memastikan perlindungan kesehatan yang adil bagi seluruh rakyat. Ghufron menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah menjadi faktor kunci keberhasilan jaminan kesehatan yang merata.

"Hingga 31 Desember 2025, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen. Capaian tersebut sekaligus melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029," tegas Ghufron.

Indonesia kini menempatkan cakupan kesehatan semesta sebagai salah satu indikator utama dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Komitmen ini selaras dengan agenda pembangunan global untuk mencakup seluruh penduduk pada tahun 2030 mendatang. Ghufron menjelaskan bahwa UHC berkontribusi besar terhadap penurunan beban pengeluaran kesehatan pada tingkat rumah tangga.

“Sejalan dengan agenda pembangunan Global Sustainable Development Goals Tahun 2030, Indonesia menempatkan Universal Health Coverage sebagai salah satu indikator utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program JKN yang menjadi indikator pencapaian target SDGs 3.8, dengan tujuan mencakup seluruh penduduk pada tahun 2030,” terang Ghufron.

Saat ini, rata-rata kunjungan peserta JKN ke fasilitas kesehatan telah mencapai dua juta kunjungan setiap hari. BPJS Kesehatan terus memperkuat layanan digital melalui Aplikasi Mobile JKN dan sistem administrasi berbasis WhatsApp. Teknologi ini bertujuan untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga serta memudahkan akses bagi seluruh peserta.

"Peserta JKN juga dapat memanfaatkan antrean online saat hendak mengakses layanan di fasilitas kesehatan, kapan pun dan di mana pun. Bahkan ada juga fitur i-Care JKN, yang dapat melihat riwayat pelayanan peserta JKN di fasilitas kesehatan dalam kurun waktu satu tahun, yang memudahkan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan cepat dan tepat," kata Ghufron.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa Program JKN adalah mandat konstitusi. Negara hadir untuk memastikan rakyat tidak jatuh miskin hanya karena faktor biaya kesehatan yang tinggi. Pemerintah menargetkan perluasan kepesertaan Program JKN hingga mencapai 99 persen penduduk pada tahun 2029 mendatang.

Cak Imin berharap penghargaan ini menjadi pemicu bagi daerah lain untuk mempercepat perluasan perlindungan kesehatan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial guna menjaga keberlanjutan program jaminan sosial ini. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia dapat memiliki kualitas hidup yang lebih sehat dan sejahtera secara berkesinambungan.