Rapat Paripurna, APBD Karimun TA 2027 Diproyeksi Surplus Rp 2 Miliar

Wabup Rocky menyerahkan draf Ranperda APBD TA 2027  kepada Pimpinan DPRD Karimun di Balai Rong Sri, Kantor DPRD Kabupaten Karimun, Senin (19/10/2026) (Foto : Robert/Peristiwanusantara.com)

By Robert 

KARIMUN, Peristiwanusantara.com - Wakil Ketua II DPRD Karimun Ady Hermawan, didampingi Wakil Ketua I Satria memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2027, pada Senin (19/10/2026) di Balai Rong Sri, Kantor DPRD Kabupaten Karimun.

Rapat paripurna dihadiri secara langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Karimun Rocky Marciano Bawole dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penjabat Sekretaris Daerah Karimun Sularno, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun, perwakilan badan usaha milik daerah (BUMD), tokoh masyarakat, dan insan pers.

Saat membuka rapat paripurna, Ady Hermawan mengatakan bahwa rapat paripurna ini telah memenuhi kuorum setelah 19 anggota DPRD hadir. Ia mengatakan, penyampaian nota keuangan menjadi tahap awal dalam pembahasan perencanaan pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2027.

“ Kami berharap APBD 2027 dapat mendukung pembangunan Karimun melalui empat prioritas, yakni peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan keuangan daerah serta pembangunan sarana dan infrastruktur, pengembangan perekonomian, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” katanya.

Sementara Bupati Karimun melalui Wabup Rocky menyampaikan APBD 2027 tetap mengacu pada angka yang telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Ia menjelaskan pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1.282.443.148.936. Angka tersebut sama dengan target pendapatan yang telah disepakati dalam KUA-PPAS 2027.

Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 1.280.443.148.936. Dengan komposisi tersebut, pemerintah daerah memperkirakan surplus anggaran sebesar Rp 2 miliar.

“ Surplus tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pembiayaan berupa penambahan modal kepada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tuah Karimun. Kebijakan itu merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal pada BPR Tuah Karimun,” katanya.

Untuk tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Karimun mengusung tema “ Pengembangan Potensi Perekonomian yang Didukung SDM Unggul Berdaya Saing Menuju Karimun Maju, Berbudaya, dan Sejahtera “ 

Pembahasan rancangan APBD, katanya, perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan fiskal nasional. Untuk itu, ia berharap DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun dapat menyelaraskan penyusunan anggaran dengan arahan serta informasi resmi dari Kementerian Keuangan.

“Besar harapan kami agar rancangan APBD ini dapat dilakukan pembahasan dengan mempertimbangkan informasi resmi dari Kementerian Keuangan sehingga berdampak tepat pada target pendapatan dan belanja daerah,” kata Rocky.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Karimun Ady Hermawan mengatakan bahwa pembahasan APBD 2027 perlu dilakukan secara terarah agar dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.

“ Nota keuangan dan pembahasan APBD harus dituntaskan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. DPRD Karimun mengharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat mempercepat persiapan dokumen anggaran dan pembahasan program kerja,” kata Ady.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh OPD diminta agar memprioritaskan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Ia juga meminta para kepala OPD terlibat langsung dalam pembahasan, terutama ketika menyangkut perencanaan belanja dan pelaksanaan program.

“ Kami akan membahas secara sistematis kegiatan-kegiatan, baik pendapatan maupun, terutama, belanja. Pembahasan harus dihadiri langsung kepala OPD masing-masing dan tidak boleh diwakilkan,” kata Ady.

Pembahasan rancangan APBD 2027, kata dia, selanjutnya menjadi tahap penting untuk memastikan program pembangunan daerah sejalan dengan kemampuan keuangan pemerintah. 

“ Ketepatan proyeksi pendapatan, efektivitas belanja, dan penentuan prioritas pembangunan diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Karimun,” katanya. (Bert)

Editor : Ismanto