Sekda Natuna Ikuti Kegiatan Sosialisasi Opini Ombudsman RI Secara Zoom

Sekda Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto (tengah) mengikuti kegiatan sosialisasi Opini Ombudsman RI Secara Zoom secara Zoom dari ruang Lantai II Kantor Bupati Natuna, Kamis (30/7/2026) (Foto : Putra/Peristiwanusantara.com)

By Putra Mardiyanto
NATUNA, Peristiwanusantara.com – Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Syafrida Rachmawati Rasahan, SH., MH secara resmi membuka kegiatan sosialisasi opini Ombudsman Republik Indonesia tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 secara Zoom.

Kegiatan sosialisasi ini, diselenggarakan oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dan diikuti  pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi penyelenggara pelayanan publik di seluruh Provinsi Kepulauan Riau.

Bupati Natuna diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, S.E juga mengikuti kegiatan sosialisasi ini secara Zoom dari ruang Lantai II Kantor Bupati Natuna, Kamis (30/7/2026) pagi.

Tujuan kegiatan sosialisasi ini digelar sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“ Kehadiran Ombudsman Republik Indonesia merupakan mitra strategis pemerintah, bukan semata-mata sebagai lembaga pengawas,” kata Gubernur Kepri  dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Misni, S.K.M, M.Si.
Sekda Misri mengatakan bahwa ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukan hanya ditentukan oleh besarnya pembangunan fisik yang dihasilkan, melainkan juga seberapa mudah masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, adil, pasti dan manusiawi.

“ Pelayanan publik merupakan wajah negara karena melalui pelayanan tersebut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dibangun,” katanya. 

Ia menyebut bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang terbuka, responsif, serta senantiasa patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek maladministrasi dalam bentuk apapun, karena setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas.

Penilaian Maladministrasi tahun 2026 tentunya memiliki makna yang sangat strategis yang didasari peraturan Ombusdman Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2025 tentang penilaian Maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Kegiatan ini tentunya tidak hanya berorientasi pada kepatuhan-kepatuhan administrif, tetapi mendorong penyelenggara pelayanan publik melakukan perbaikan dan penyempurnaan secara berkelanjutan.

Dengan demikian esensi penilaian ini adalah membangun budaya pelayanan publik yang semain berkualitas, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Untuk itu beliau mengajak semua perangkat daerah memandang penilaian ini sebagai instrumen pembelajaran organisasi. Dan penilaian maladministrasi berlangsung mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2026.

Sementara itu, pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Syafrida Rachmawati Rasahan, SH., MH  dalam arahannya menjelaskan bahwa penilaian penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan berdasarkan berbagai indikator dan kriteria yang telah ditetapkan Ombudsman Republik Indonesia. 

Penilaian tersebut bertujuan untuk mendorong setiap penyelenggara pelayanan publik terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Dikatakannya, hasil penilaian tahun sebelumnya menunjukkan Provinsi Kepulauan Riau memperoleh predikat baik, meskipun nilai yang diraih masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, sebagian pemerintah kabupaten/kota masih berada pada kategori cukup sehingga diharapkan mampu meningkatkan capaian pada penilaian tahun 2026.

Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta untuk memberikan data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari proses penilaian. 

“ Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak boleh hanya dilakukan menjelang proses penilaian semata, melainkan harus menjadi budaya kerja yang dilaksanakan secara konsisten,” katanya.

Di tengah kondisi fiskal yang penuh tantangan, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama sebagai wujud tanggung jawab dan amanah yang diemban oleh setiap penyelenggara pemerintahan.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Natuna menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). (Put).

Editor : Ismanto