Dialog dengan Masyarakat Nelayan, Bupati Iskandarsyah : Izin Pengelolaan Sedimen Pasir Laut di Perairan Pulau Buru Belum Ada

Bupati Karimun, Ing.H.Iskandarsyah saat berdialog dengan masyarakat Pulau Buru di Halaman Kantor Camat Buru,  Jumat (31/7) (Foto : Robert/Peristiwanusantara.com). 

By Robert 

KARIMUN, Peristiwanusantara.com – Hingga saat ini belum ada satu pun izin resmi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk aktivitas pengelolaan sedimen pasir laut di Perairan Pulau Buru.

Hal tersebut disampaikan Bupati Karimun, Ing.H.Iskandarsyah saat melakukan dialog terbuka dengan ratusan nelayan Pulau Buru di Halaman Kantor Camat Buru, pada Jumat (31/7). 

Diperkirakan sekitar 200 orang masyarakat nelayan Pulau Buru menghadiri dialog terbuka tersebut, guna menyampaikan aspirasinya terkait isu pengelolaan sedimen pasir laut di Perairan Pulau Buru.

Bupati Iskandarsyah menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Karimun yang senantiasa hadir sebagai fasilitator untuk merangkum dan meneruskan apa yang menjadi masukan warga.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun, kata dia, akan selalu menjembatani aspirasi masyrakat.

“ Tugas kami adalah mendengarkan dan meneruskan apa yang menjadi masukan Bapak dan Ibu sekalian. Saya pastikan belum ada izin yang terbit. Jadi, silakan para nelayan kembali melaut dengan tenang, tangkap ikan sebanyak-banyaknya untuk keluarga. Biar kami di pemerintahan yang memfasilitasi penyampaian aspirasi ini ke pusat," kata Bupati Karimun yang disambut riuh tepuk tangan dari masyarakat nelayan.

Ia  juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpancing oleh isu-isu liar atau informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

“ Jaga ketenangan di wilayah bapak dan ibu agar dinamika penyampaian aspirasi ini tidak mengganggu aktivitas harian warga, terutama para nelayan yang menjadi tulang punggung ekonomi pesisir,” katanya.

Sebagai bentuk tindak lanjut yang nyata dan prosedural, Bupati Karimun langsung mengambil langkah strategis guna menjembatani suara warga. Beliau menginstruksikan perwakilan nelayan dan tokoh masyarakat untuk segera menyusun dokumen resmi yang memuat aspirasi tertulis.

Bupati mengatakan bahwa dokumen tersebut harus mengedepankan argumentasi-argumentasi yang kuat, logis, dan faktual mengenai alasan mengapa rencana aktivitas terkait sedimentasi di Pulau Buru tersebut perlu ditiadakan.

“ Saya komitmen akan mengawal dokumen argumentasi masyarakat tersebut ke kementerian terkait di tingkat pusat. Langkah ini diambil agar pemerintah pusat dapat melihat kondisi faktual di lapangan serta memahami alasan warga dalam menjaga ruang hidup dan ekosistem perairan mereka,” katanya.

Dipenghujung  dialog tersebut, Bupati mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk kembali ke aktivitas masing-masing dengan tenang dan tetap menjaga keamanan lingkungan.

"Mari kita jaga keamanan dan persaudaraan di Pulau Buru ini. Percayakan proses ini kepada kami, biarkan pemerintah daerah yang bekerja meneruskan argumentasi dan harapan warga ke pusat. Jangan sampai ada gesekan di lapangan," tutup Bupati. (Bert)

Editor : Ismanto