.jpeg)
By Robert
KARIMUN, Peristiwanusantara.com - Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepri, Guntur Sahat Hamonangan, Forkopimda, dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepri serta instansi terkait, pada Kamis (30/7)
Pada Rakor yang digelar di rumah dinas Bupati Karimun membahas permasalahan kunjungan masyarakat Karimun ke Malaysia.
Dalam Rakor tersebut, Bupati Iskandarsyah mengatakan pihaknya sedang mengintensifkan upaya diplomasi agar warga Karimun dapat memperoleh kemudahan akses dokumen perjalanan berupa pas lintas batas atau fasilitas khusus serupa untuk keluar-masuk wilayah, khususnya menuju Johor Bahru, Malaysia.
“ Kami akan mengambil langkah strategis guna menjawab kebutuhan riil masyarakat Karimun yang memiliki ikatan sejarah dan kekerabatan mendalam dengan negeri Malaysia,” katanya.
Bupati Iskandarsyah mengatakan bahwa mobilitas antara Karimun dan Malaysia merupakan bagian dari denyut kehidupan sosial yang telah mengakar berabad-abad lamanya.
Perjuangan agar masyarakat Karimun dipermudah masuk ke Malaysia, disampaikan Bupati Iskandarsyah kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Johor Bahru dan perwakilan kementerian atau departemen konstruksi Malaysia saat berkunjung ke Karimun belum lama ini.
Dalam lawatan tersebut, terungkap adanya kebutuhan yang sangat tinggi terhadap pasokan tenaga kerja asal Indonesia, khususnya di sektor konstruksi di Malaysia.
Bupati mengatakan dengan dibukanya jalur mobilitas yang lebih fleksibel dan terstruktur, peluang ini dinilai mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja yang legal, aman, serta terlindungi secara hukum.
Dalam kunjungannya itu, Bupati Iskandarsyah membandingkan kondisi Karimun dengan wilayah perbatasan darat di tanah air, seperti Entikong dan titik-titik perbatasan lainnya di Kalimantan.
Di wilayah-wilayah tersebut, kemudahan pas lintas batas khusus yang memungkinkan mobilitas bolak-balik tanpa kendala birokrasi rumit telah lama diberlakukan.
Untuk itu, Bupati Karimun berharap Pemerintah Pusat di Indonesia maupun pihak otoritas Malaysia dapat memberikan diskresi dan kemudahan serupa bagi masyarakat Karimun.
Ia menyebut bahwa hubungan masyarakat Karimun dengan Johor Bahru bukan sekadar relasi ekonomi atau administratif semata, melainkan ikatan kekerabatan sedarah dan sejarah panjang yang terajut lintas generasi.
Menurutnya sudah selayaknya kedekatan ini difasilitasi dengan regulasi yang memihak pada kemudahan masyarakat Karimun.
“Kunjungan dari KJRI Johor Bahru dan pihak otoritas konstruksi Malaysia membuka mata kita bahwa ada potensi besar sekaligus kebutuhan nyata,” katanya.
Diharapkan Pemerintah Pusat dapat melihat kekhususan Karimun, sebagaimana wilayah perbatasan darat di Entikong dan Kalimantan yang telah lebih dulu menikmati kemudahan mobilitas serupa.
Menurutnya melalui langkah diplomasi yang progresif, Pemkab Karimun optimistis hambatan birokrasi perjalanan antarnegara dapat segera diurai.
Ia berharap kebijakan tersebut tidak hanya mempererat poros hubungan bilateral Indonesia-Malaysia, tetapi juga membuka lembaran baru bagi peningkatan kesejahteraan dan harmoni sosial masyarakat di kawasan perbatasan maritime. (Bert)
Editor : Ismanto
KLIK Untuk Masuk
Posting Komentar