Berantas Korupsi, Pemkab Bintan bersama KPK RI Gelar Rakor dan Evaluasi MCSP 2025

Bupati Roby (kanan) bersama Kepala Satgas Korsupgah KPK RI saat Rakor dan Evaluasi MCSP 2025 di Ruang Rapat II Bandar Seri Bentan, Senin (13/10) (Ist/Peristiwanusantara.com).

By Anggrainas Prasetio 

BINTAN, Peristiwanusantara.com – Untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam tata kelola Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bintan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025.

Rakor dan evaluasi MCSP Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat II Bandar Seri Bentan, dihadiri Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama Wakil Bupati Bintan Deby Maryanti, dan sejumlah Kepala OPD Pemkab Bintan. 

Hadir juga Kepala Satgas Korsupgah (Koordinasi Supervisi dan Pencegahan) KPK RI Wilayah I, Uding Joharudin dan jajarannya.

“ Kehadiran KPK RI dalam Rakor ini, membawa manfaat besar bagi Kabupaten Bintan,” kata Bupati Bintan Roby Kurniawan, Senin (13/10).

Bupati Roby berharap semangat integritas akan semakin kuat untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan dan bebas dari indikasi korupsi.

"Ini menjadi penegasan semangat sinergi dan kolaborasi dalam menjalankan amanat pemberatasan tindak pidana korupsi. Ini juga momentum koreksi dan evaluasi bagi kami. Bintan sebagai daerah yang terus berupaya maju, kami sadar integritas dan tata kelola Pemerintah yang bersih tentu menjadi pondasi utama," katanya.

Roby bahkan dengan tegas menyampaikan pesan kepada seluruh Kepala OPD serta jajaran yang hadir, untuk menerapkan transparansi total agar semuanya tercatat dan terbuka.

"MCSP ini bukan sekedar indeks atau nilai yang harus dikejar, tapi cermin sistem yang mengukur berapa jauh Bintan membentengi diri dari indikasi korupsi," kata Roby.

Di tempat yang sama, Kepala Satgas Korsupgah (Koordinasi Supervisi dan Pencegahan) KPK RI Wilayah I, Uding Joharudin mengatakan di dalam MCSP ada indikator-indikator yang harus dilakukan dan dipenuhi yang kemudian dilengkapkan dengan bukti.

"Itu bagian dari monitoring yang kami lakukan. Nah dari situ terbangun upaya pencegahan korupsi secara sistemik. Kami harus pastikan sistem yang dibangun sudah baik dan orang yang menjalankannya juga harus berintegritas, keduanya harus sepaket," kata Uding.

Sebelumnya, Uding bersama Tim didampingi Inspektorat melakukan peninjauan lapangan terhadap beberapa proyek PBJ (pengadaan barang dan jasa) strategis yang ada di Bintan. 

Melalui Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Bintan menyatakan komitmen dalam meningkatkan indikator-indikator yang termuat dalam MCSP, termasuk SPI (Survei Penilaian Integritas). (Angga)

Editor  : Ismanto