DPRD Batam Akan Panggil Pihak Terkait Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan di PT McDermott Indonesia

Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin saat menemui pendemo di depan kantor DPRD Batam Selasa (9/9/2025) siang. (Ist/Peristiwanusantara.com)

Editor By : Ikhsan

BATAM, Peristiwanusantara.com  – Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, turun langsung menemui puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau yang menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kota Batam, Selasa (9/9/2025) siang.

Para pengunjuk rasa datang dengan spanduk, bendera, hingga membawa replika keranda sebagai simbol protes terhadap dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di PT McDermott Indonesia.

Di tengah jalannya aksi, kehadiran Ketua DPRD Kota Batam menarik perhatian massa yang sejak pagi telah memadati area depan gedung dewan. Kamaluddin tampak mendengarkan dengan saksama orasi yang disampaikan mahasiswa dan pemuda, sebelum akhirnya mengajak mereka untuk berdialog di ruang rapat DPRD. 

Ketua DPRD Batam Kamaluddin saat audensi dengan pendemo di ruang rapat DPRD Batam, Selasa (9/9/2025) siang. (Ist/Peristiwanusantara.com)

Ajakan tersebut pun diterima oleh para pengunjuk rasa yang kemudian memasuki gedung secara tertib.
Pertemuan ini juga dihadiri anggota Dewan yang lainnya ikut hadir yakni Drs H Surya Makmur Nasution MHum dan Sony Chritanto SE. 

Dalam dialog ini, Koordinator Umum Aksi, Rizki Firmanda, menyampaikan tiga tuntutan utama yakni : 

1. Pertama, mendesak PT McDermott segera membayarkan hak kompensasi bagi 60 tenaga kerja keamanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2021 Pasal 61A serta PP Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 16. 
2. Kedua, menuntut Dinas Tenaga Kerja Kota Batam agar lebih serius dalam mengawasi penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan tersebut.
3. Ketiga, menyoroti dugaan pelanggaran kontrak kerja, dimana perusahaan dituding membuat kontrak menggunakan bahasa asing tanpa terjemahan resmi Bahasa Indonesia, yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 31 serta Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Pasal 26.

Pada pertemuan itu, Rizki menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan hanya soal hak kompensasi semata, melainkan juga menyangkut kedaulatan bangsa.

“Kontrak kerja dengan bahasa asing adalah bentuk penjajahan gaya baru. Bahasa Indonesia adalah simbol nasionalisme. Jangan biarkan ada penjajahan di negeri kita,” kata Rizki di hadapan dewan.

Ia juga memastikan bahwa aksi yang digelar hari ini dilakukan secara damai. Namun, jika tidak ada langkah nyata dari pihak perusahaan maupun pemerintah, mereka siap melanjutkan aksi serupa secara berkelanjutan. 

Selain itu, mereka juga menyerukan agar Satgas PHK Republik Indonesia serta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional turut mengawal persoalan tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, menyampaikan apresiasi atas sikap tertib dan damai dari mahasiswa serta pemuda yang berunjuk rasa.

Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang, dan DPRD Batam selalu terbuka untuk menerima aspirasi dari masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas aksi damai ini. Tentu aspirasi yang disampaikan akan segera kami tindak lanjuti,” ujar Kamaluddin.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPRD Batam akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk duduk bersama mencari solusi, termasuk melibatkan perwakilan dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda. 

“DPRD akan memfasilitasi penyelesaian masalah ini agar tercapai keadilan bagi semua pihak,” tambahnya.

Dengan demikian, pertemuan antara perwakilan mahasiswa-pemuda dengan Ketua DPRD Kota Batam diharapkan dapat membuka jalan penyelesaian bagi persoalan ketenagakerjaan yang menjadi sorotan publik ini. (San)