Dihadiri Walikota Amsakar, Wakil Ketua BWI Pusat Lantik Pengurus BWI Batam Masa Bakti 2025–2028

 

Wakil Ketua BWI Pusat, Tatang Astarudin saat melantik pengurus BWI Kota Batam masa bakti 2025-2029 di Aula Engku Hamidah Lantai IV Kantor Wali Kota Batam, Rabu (13/8/2025) (Ist/Peristiwanusantara.com).

Editor By : Ikhsan

BATAM, Peristiwanusantara.com – Walikota Batam, Amsakar Achmad menghadiri pelantikan pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2025–2028, yang dilantik oleh Wakil Ketua BWI Pusat, Tatang Astarudin di Aula Engku Hamidah Lantai IV Kantor Wali Kota Batam, Rabu (13/8/2025).

Hadir juga Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, SE, MM, unsur Forkopimda Kota Batam, sejumlah kepala OPD Pemko Batam.

“ Keberadaan BWI memiliki peran strategis dalam mengelola potensi wakaf yang begitu besar, sehingga mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi umat,” kata Walikota Amsakar mengawali sambutannya.


Dikatakannya, pengelolaan wakaf yang profesional dan transparan akan menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat.

“ Jika pengelolaannya optimal, wakaf bisa menjadi instrumen luar biasa untuk mengentaskan kemiskinan dan menguatkan ekonomi masyarakat. Jadi mari kita kelola dengan niat yang tulus dan manajemen yang rapi,” tegasnya.

Walikota Amsakar mengapresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran pengurus BWI Perwakilan Kota Batam yang baru dilantik.

“Selamat atas pelantikan pengurus BWI. Saya mendoakan semoga kepemimpinan BWI masa bakti 2025–2028 solid dan mampu memobilisasi dana umat dengan baik,” ucapnya.

Amsakar mengajak seluruh pihak untuk turut memberikan dukungan nyata terhadap program dan kegiatan BWI.

"Saya harapkan kita semua bisa berkontribusi terhadap BWI ini, sebab investasi akhirat bisa berawal dari sini,” kata  Amsakar.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua BWI Pusat, Tatang Astarudin menegaskan bahwa secara yuridis wakaf memiliki dasar hukum yang kuat dan dilindungi oleh undang-undang.

Hal ini, menurutnya, menjadi landasan penting agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

“Bila berbicara tentang wakaf, berarti kita bicara tentang memperkuat pilar peradaban,” ungkap Tatang. (San)