Bupati Natuna Gandeng KPK, Perkuat Pencegahan Korupsi di Daerah Perbatasan

Bupati Cen Sui Lan (tengah) saat memimpin Rakor Pemberantasan Korupsi bersama KPK di Kantor Bupati Natuna, Rabu (8/4) (Foto : Putra/Peristiwanusantara.com).

By Putra Mardiyanto

NATUNA, Peristiwanusantara.com - Bupati Natuna, Cen Sui Lan, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Bupati Natuna, Rabu (8/4).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih di wilayah perbatasan Indonesia.

Rakor tersebut menandai penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan praktik korupsi di Kabupaten Natuna yang memiliki posisi strategis sebagai gerbang utara Nusantara.

Dalam sambutannya, Cen Sui Lan menyampaikan apresiasi atas kehadiran KPK yang dinilai penting dalam memperkuat komitmen antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah.

“Kehadiran KPK sangat berharga bagi kami. Kami berharap arahan dan sosialisasi yang diberikan dapat memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, mengungkapkan tiga alasan utama pelaksanaan rakor di Natuna. Pertama, mendorong Natuna menjadi wilayah maju, sejahtera, dan bebas korupsi sebagai kawasan strategis nasional.

Kedua, KPK masih menemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola pemerintahan yang memerlukan perbaikan bersama. Ketiga, Natuna dinilai memiliki banyak program strategis nasional yang harus dijalankan secara optimal tanpa sikap apatis dari pemerintah daerah.

“Penting bagi kami menyampaikan hal ini sejak awal agar tidak terjadi kesalahpahaman,” kata Agung.

Rakor tersebut dihadiri sejumlah pejabat KPK, termasuk Uding Juharudin dan Salemuddin Thalib, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Natuna mulai dari sekretaris daerah, kepala OPD, hingga para camat.

Melalui koordinasi ini, KPK dan Pemerintah Kabupaten Natuna menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat langkah konkret pencegahan korupsi secara berkelanjutan, terutama dalam pengelolaan program pembangunan di daerah perbatasan. (Put)

Editor : Ismanto