Bupati Natuna Minta Pengawasan Perairan Diperketat Usai Nelayan Terusir Diduga oleh Kapal Vietnam

Ilustrasi nelayan Natuna yang terusir oleh kapal Vietnam (Foto : Ist/Peristiwanusantara.com)

By Putra Mardiyanto 
NATUNA, Peristiwanusantara.com - Bupati Natuna, Cen Sui Lan, merespons cepat laporan nelayan tradisional yang mengaku terpaksa meninggalkan wilayah tangkap di Perairan Natuna Utara akibat aktivitas kapal pukat harimau yang diduga merupakan Kapal Ikan Asing (KIA) asal Vietnam.

Pada Senin (1/6/2026), Cen Sui Lan menegaskan bahwa keselamatan nelayan serta hak mereka untuk mencari nafkah di wilayah laut Indonesia harus mendapatkan perlindungan penuh dari negara.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna langsung berkoordinasi dengan Panglima Komando Armada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Koordinasi dilakukan guna memperkuat pengawasan dan patroli keamanan di Perairan Natuna Utara untuk mencegah masuk dan beroperasinya kapal-kapal asing yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

“Keselamatan nelayan dan hak mereka untuk mencari nafkah di laut Indonesia harus dilindungi. Negara harus hadir memberikan rasa aman bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan,” kata Cen Sui Lan.

Menurutnya, keberadaan kapal-kapal asing di wilayah tangkap nelayan Natuna tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan para nelayan yang beraktivitas di laut setiap hari.

Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut perlindungan warga negara sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan.

Selain meminta penguatan patroli, Cen Sui Lan juga mendorong peningkatan operasi pengawasan dan penindakan terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan praktik Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing).

Menurutnya, penggunaan alat tangkap trawl atau pukat harimau tidak hanya merugikan nelayan lokal, tetapi juga berpotensi merusak sumber daya perikanan dan ekosistem laut yang selama ini dijaga oleh nelayan tradisional melalui praktik penangkapan yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Natuna, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), KKP, serta instansi terkait lainnya guna memastikan keamanan Perairan Natuna Utara tetap terjaga.

Pemkab Natuna juga membuka ruang bagi nelayan untuk menyampaikan laporan terkait aktivitas kapal asing maupun pelanggaran di laut sebagai bahan tindak lanjut bersama aparat berwenang.

Cen Sui Lan menegaskan bahwa Natuna merupakan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki posisi strategis dan harus dijaga bersama.

Ia berharap kehadiran negara melalui patroli dan pengawasan yang lebih intensif dapat memberikan rasa aman bagi nelayan sehingga mereka dapat kembali melaut dan menjalankan aktivitas penangkapan ikan secara normal tanpa gangguan maupun ancaman dari kapal-kapal asing di wilayah perairan Indonesia. (Put)

Editor : Ismanto