Peringati May Day 2026, Usin : Buruh Harus Mendapat Perlindungan dan Kesejahteraan yang Layak

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring (Foto : Indra /Peristiwanusantara.com)

By Indra Syahputra

Advetorial, Peristiwanusantara.com -  Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Bengkulu tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan yang diisi dengan seremoni dan spanduk perayaan. 

Di balik momentum tersebut, terselip pesan kuat yang disuarakan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring . Ia mengatakan kesejahteraan pekerja harus menjadi fondasi utama dalam membangun ekonomi daerah yang berkeadilan.

Bagi Usin, Hari Buruh bukan sekadar peringatan simbolik, melainkan ruang refleksi yang seharusnya dimanfaatkan untuk menilai ulang arah kebijakan ketenagakerjaan.

Ia menilai, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berdampak nyata bagi pekerja, bukan sekadar tertulis di atas kertas.

“Pekerja adalah tulang punggung pembangunan. Tanpa mereka, roda ekonomi tidak akan bergerak. Sudah seharusnya mereka mendapatkan perlindungan, kepastian kerja, serta kesejahteraan yang layak,” tegas Usin.

Dalam pandangannya, tantangan ketenagakerjaan di Bengkulu masih cukup kompleks. Ia menyoroti adanya ketimpangan upah di sejumlah sektor yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. 

Selain itu, implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan juga dinilai belum optimal, sehingga masih ada pekerja yang belum mendapatkan perlindungan secara menyeluruh.

Tidak hanya itu, kondisi kerja di beberapa sektor juga menjadi perhatian. Usin menilai, standar lingkungan kerja yang aman dan manusiawi harus menjadi prioritas, bukan sekadar pelengkap regulasi.

“Jangan sampai pekerja hanya dipandang sebagai alat produksi. Mereka adalah manusia yang memiliki hak untuk bekerja dengan layak dan aman,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa momentum Hari Buruh harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Kebijakan yang dihasilkan ke depan, menurutnya, harus lebih responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.

Usin menekankan pentingnya langkah konkret dalam merespons berbagai persoalan ketenagakerjaan. Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang bersifat normatif tanpa implementasi yang jelas hanya akan memperpanjang persoalan.

Pemerintah daerah, kata dia, perlu lebih adaptif terhadap perubahan zaman, terutama di tengah dinamika dunia kerja yang terus berkembang. Perubahan pola kerja, munculnya sektor-sektor baru, hingga tantangan digitalisasi harus diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.

Menurutnya, pengawasan menjadi kunci agar setiap program yang telah dirancang benar-benar berjalan sesuai tujuan. Tanpa pengawasan yang efektif, kebijakan berpotensi tidak memberikan manfaat maksimal.

“DPRD akan terus hadir memperjuangkan aspirasi pekerja. Kita ingin memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga membuka ruang bagi pekerja untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan. Menurutnya, komunikasi yang baik antara masyarakat dan lembaga legislatif sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang tepat sasaran.

Menutup pernyataannya, Usin kembali mengingatkan bahwa Hari Buruh harus dimaknai lebih dari sekadar seremoni. 

“ Momentum ini, harus menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk kesejahteraan pekerja belum selesai,” katanya. (Indra)

Editor : Ismanto