Rapat Paripurna, Wabup Natuna Sampaikan Pidato Pengantar Ranperda APBD Kabupaten Natuna TA 2027

Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik (2 dari kiri) menyerahkan pidato pengantar Ranperda APBD Kabupaten Natuna TA 2027 kepada Pimpinan DPRD Natuna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Batu Hitam, Senin (7/9/2026) (Foto : Putra/Peristiwanusantara.com)

By Putra Mardiyanto
 
NATUNA, Peristiwanusantara.com – Ketua DPRD Natuna, Rusdi, didampingi Wakil Ketua I Daeng Ganda Rahmatullah, dan Wakil Ketua II Arismunandar memimpin rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pidato Pengantar Bupati Natuna Terhadap Ranperda APBD Perubahan Kabupaten Natuna TA 2026, dan Ranperda APBD Kabupaten Natuna TA 2027, Senin (7/9/2026) malam di Ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Batu Hitam

Bupati Natuna diwakili Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik menghadiri rapat paripurna bersama Forkopimda, Sekda Natuna, Anggota DPRD Natuna, Pimpinan  OPD di lingkungan Pemda Natuna, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Dalam rapat paripurna ini, pidato pengantar Ranperda APBD Kabupaten Natuna TA 2027 dibacakan langsung oleh Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik.

Dalam pemaparannya, Wabup Jarmin menyampaikan, RAPBD Tahun Anggaran 2027 bukan sekedar rangkaian angka pendapatan dan belanja. Di dalamnya terdapat pilihan kebijakan, prioritas pembangunan serta tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap rupiah APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Perekonomian Kabupaten Natuna menunjukkan perkembangan yang positif. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 mencapai 10,49 persen, setelah pada tahun 2024 mengalami kontraksi sebesar 3,57 persen. Indeks pembangunan manusia mencapai 78,94, tingkat kemiskinan menurun menjadi 4,81 persen dan gini ratio membaik menjadi 0,263. 

Namun demikian pertumbuhan tersebut harus semakin mampu menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menggerakkan ekonomi lokal. 

"Oleh karena itu sektor perikanan dan kelautan, pertanian, ketahanan pangan, pariwisata, perdagangan dan jasa, UMKM serta ekonomi kreatif perlu terus diperkuat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Natuna yang lebih inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.

Terkait pendapatan daerah TA 2027 direncanakan sebesar Rp 1,030 triliun yang terdiri atas pendapatan asli daerah sebesar Rp 107,42 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp 916,04 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 7,02 miliar.

Struktur tersebut, kata dia menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Natuna masih sangat dipengaruhi oleh pendapatan transfer. 

"Karena itu, pemerintah daerah akan terus memperkuat PAD melalui perbaikan basis data, optimalisasi pajak dan retribusi, digitalisasi penerimaan , peningkatan kepatuhan , peningkatan kualitas pelayanan, serta optimalisasi aset daerah," ungkapnya.

Sementara pada sisi belanja daerah tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp 1,035 triliun. Alokasi tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp 753,99 miliar, belanja modal sebesar Rp 157,76 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp 5 miliar dan belanja transfer Rp sebesar Rp 118,72miliar.

Dan belanja modal tahun anggaran 2027 meningkat 34,41 persen dibandingkan tahun anggaran 2026. Peningkatan tersebut diarahkan untuk memperkuat infrastruktur, konektivitas, pelayanan dasar, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. 

"Namun pembangunan tidak cukup hanya menghasilkan aset. Kita membutuhkan aset yang selesai tepat waktu, berfungsi dengan baik, terpelihara, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Berdasarkan postur APBD tersebut, terdapat defisit sebesar Rp 5 miliar. Defisit ini direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari estimasi silpa tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 5 miliar. Dengan demikian pembiayaan netto sebesar Rp 5 miliar.

Dengan kemampuan fiskal yang tersedia, kebutuhan dapat dibiayai dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, program dan kegiatan harus ditentukan berdasarkan urgensi, manfaat, kesiapan pelaksanaan, penerima manfaat dan kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

"Prioritas kita adalah memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mempercepat konektivitas antarpulau, mengembangkan ekonomi lokal dan kesempatan kerja, meningkatkan perlindungan sosial, serta memperkuat tata kelola pemerintahan," pungkasnya.

Bagi Natuna, konektivitas bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga persoalan keadilan pembangunan. Konektivitas yang semakin baik akan membuka akses pelayanan, memperlancar distribusi barang, menggerakkan ekonomi masyarakat, dan memperkecil kesenjangan antarpulau," tutupnya. (Put).

Editor : Ismanto