By Ikhsan
Advetorial, Peristiwanusantara.com – Perkembangan kehidupan masyarakat dan berbagai persoalan ketertiban yang muncul saat ini membutuhkan pengaturan yang lebih relevan, termasuk menyangkut efektivitas penerapan aturan serta aspek penegakan hukumnya.
Hal tersebut disampaikan Ketua Pansus Anwar Anas saat memimpin rapat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat, pada Senin (16/11/2028) di ruang rapat DPRD Kota Batam.
“Banyak aspirasi yang masuk agar Perda yang mengatur ketertiban dalam masyarakat ini memiliki daya jangkau dan kekuatan penerapan yang lebih baik. Karena itu, kami terus mendalami setiap substansi, terutama sejauh mana aspek penegakan hukum dapat diperkuat melalui regulasi ini,” tegas Anwar.
Kader fraksi Gerindra ini meminta agar dalam penyusunan Ranperda berkenaan tidak sekedar melakukan pembaruan terhadap aturan lama, tetapi juga menjadi momentum untuk memperjelas ketentuan, memperkuat landasan hukum bagi aparat pelaksana, serta memberikan kepastian bagi masyarakat.
“ Peraturan ini nantinya diharapkan tidak hanya bagus secara normatif, tetapi juga bisa dilaksanakan secara efektif di lapangan. Harus ada kejelasan mengenai apa yang menjadi kewajiban masyarakat, apa yang menjadi kewenangan pemerintah, serta bagaimana mekanisme penegakan ketentuannya,” jelasnya.
Sinergi antara Pansus dan jajaran Pemko Batam, katanya, menjadi bagian penting dalam proses pembahasan. Dengan melibatkan instansi teknis terkait, setiap ketentuan yang dirumuskan diharapkan tidak tumpang tindih dengan regulasi lainnya dan dapat diterapkan sesuai kondisi serta kebutuhan Kota Batam.
Untuk itu, lanjutnya, berbagai substansi dalam Ranperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat ini harus diperdalam guna menghasilkan aturan yang mampu menjawab kebutuhan dan dinamika kehidupan masyarakat Kota Batam.
“ Pembahasan terus difokuskan pada penyempurnaan sejumlah substansi, baik yang berkaitan dengan penyempurnaan ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum maupun penambahan sejumlah pengaturan baru yang mengakomodasi aspirasi masyarakat,” katanya.
Ia menyebut bahwa pihaknya berkomitmen melanjutkan pembahasan secara intensif hingga seluruh materi Ranperda benar-benar matang.
“ Dengan demikian, regulasi yang nantinya ditetapkan diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang lebih kuat dalam mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat di Kota Batam,” katanya.
Dalam memimpin rapat ini Anwar Anas didampingi anggota Pansus DPRD Batam sedangkan dari pihak Pemko Batam yang hadir perwakilan Bagian Hukum Setdako Batam, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Sosial.
Kehadiran sejumlah instansi tersebut diperlukan untuk memberikan masukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, sehingga materi Ranperda dapat disusun secara komprehensif dan implementatif. (San)
Editor : Ismanto



KLIK Untuk Masuk

Posting Komentar