By Indra Syahputra
BENGKULU, Peristiwanusantara.com – Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) akan menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dan Polda Bengkulu pada Senin, 30 November 2026 mendatang. Aksi tersebut merupakan bentuk komitmen FABB dalam mendorong penegakan supremasi hukum di Provinsi Bengkulu.
Saat dikonfirmasi awak media, Ketua FABB Herman Lufti, didampingi Koordinator FABB Dedi Mulyadi dan Wakil Ketua FABB M. Zen Ferry, membenarkan rencana aksi tersebut.
"Benar, kita dari FABB akan kembali melakukan aksi damai pada Senin, 30 November mendatang. Ini merupakan lanjutan dari aksi-aksi kita sebelumnya. Kami akan terus menyuarakan aspirasi sebelum aparat penegak hukum mampu membuktikan bahwa penegakan hukum di Provinsi Bengkulu benar-benar berjalan sebagaimana mestinya," tegas Herman.
Ia mengatakan, aksi tersebut juga menjadi bentuk dukungan kalangan aktivis di Provinsi Bengkulu terhadap komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, khususnya terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum pejabat maupun praktik korporasi yang berpotensi merugikan keuangan dan kekayaan negara.
Sementara itu, saat ditanya mengenai sejumlah tuntutan yang akan disampaikan, Koordinator FABB Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa aksi akan dilaksanakan di dua titik, yakni Polda Bengkulu dan Kejati Bengkulu, dengan sejumlah persoalan hukum yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Empat Tuntutan FABB di Polda Bengkulu
Dalam aksi di depan Polda Bengkulu, FABB membawa empat tuntutan utama yang disebut sebagai amanah masyarakat kepada Kapolda Bengkulu yang baru, yakni:
1. Mengusut dugaan suap penerimaan PHL PDAM Kota Bengkulu. FABB meminta Polda Bengkulu menindaklanjuti dugaan kasus suap penerimaan Pegawai Harian Lepas (PHL) PDAM Kota Bengkulu berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum dalam amar putusan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu tahun 2026, yang menurut FABB turut menyinggung keterlibatan Gubernur Bengkulu aktif Helmi Hasan.
2. Mengusut dugaan perambahan kawasan hutan Register 71. FABB meminta kepolisian menindaklanjuti laporan dugaan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan Register 71 seluas kurang lebih 70 hektare yang diduga dijadikan perkebunan kelapa sawit tanpa izin oleh PT Sandabi Indah Lestari (SIL) di Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Mengusut dugaan perkebunan sawit tanpa izin PT Dinamika Selaras Jaya (DSJ). FABB mendesak Polda Bengkulu mengusut dugaan aktivitas perkebunan kelapa sawit tanpa izin oleh PT DSJ di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur.
4. Mengambil alih penanganan kasus temuan peluru tajam di rumah Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu. FABB meminta Polda Bengkulu mengambil alih penanganan kasus temuan peluru tajam jenis kaliber 9 x 19 mm di kediaman Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, pada tahun 2024, yang menurut FABB hingga kini belum menunjukkan penyelesaian yang jelas di Polresta Bengkulu.
Lima Tuntutan FABB di Kejaksaan Tinggi Bengkulu
Selain mendatangi Polda Bengkulu, FABB juga akan menyampaikan lima tuntutan utama di depan Kantor Kejati Bengkulu, di antaranya:
1. Mengusut tiga proyek besar di Kota Bengkulu. FABB meminta Kejati Bengkulu mengusut secara menyeluruh tiga proyek yang dinilai perlu mendapat perhatian serius, yaitu:
- Proyek Balai/Gedung Merah Putih dengan pagu anggaran sekitar Rp70 miliar pada tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024.
- Proyek Bungkuk Point dengan pagu anggaran Rp10,5 miliar tahun 2025.
- Proyek rehabilitasi eks Mess Pemda Provinsi Bengkulu yang direncanakan menjadi Kantor Wali Kota Bengkulu dengan anggaran Rp14,4 miliar. FABB meminta proses hibah hingga penganggarannya diperiksa karena diduga terdapat persoalan terkait ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Memperketat pengawasan program revitalisasi sekolah. FABB meminta Kejati Bengkulu melakukan pengawasan dan penelusuran terhadap pelaksanaan program revitalisasi sekolah di Provinsi Bengkulu. Hal ini menyusul adanya dugaan bahwa program tersebut berpotensi disalahgunakan oleh oknum kepala sekolah maupun oknum di lingkungan dinas pendidikan kabupaten/kota.
3. Mengusut anggaran pengawasan dan pemeliharaan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu. FABB meminta Kejati Bengkulu memeriksa anggaran pengawasan dan pemeliharaan dalam kegiatan rutin Dinas PUPR Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2024, 2025, dan 2026 yang diduga bermasalah, termasuk dugaan kegiatan fiktif dan indikasi gratifikasi.
4. Menuntaskan laporan-laporan pengaduan masyarakat. FABB mendesak Kejati Bengkulu mengusut secara profesional, transparan, dan tuntas sejumlah laporan dugaan pelanggaran hukum yang telah disampaikan kepada Kejati Bengkulu.
5. Menjamin penegakan hukum tanpa tebang pilih. FABB meminta Kejati Bengkulu menjalankan penegakan hukum secara objektif, transparan, dan berkeadilan, tanpa membedakan latar belakang maupun jabatan pihak-pihak yang dilaporkan.
Dedi Mulyadi menegaskan, selain tuntutan tersebut, FABB juga telah menyiapkan sejumlah persoalan lainnya yang akan disampaikan dalam aksi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan dan penegakan hukum di Provinsi Bengkulu.
"Ini bukan semata-mata aksi demonstrasi, tetapi bagian dari tanggung jawab moral kami sebagai aktivis untuk mengawal kepentingan masyarakat. Kami ingin membuktikan bahwa hukum harus berdiri tegak dan tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Dedi.
Ia berharap Polda Bengkulu dan Kejati Bengkulu dapat merespons seluruh aspirasi yang disampaikan FABB secara serius serta memberikan kepastian hukum terhadap berbagai laporan dan dugaan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
FABB menegaskan, perjuangan mengawal supremasi hukum di Provinsi Bengkulu tidak akan berhenti sampai masyarakat benar-benar melihat adanya penegakan hukum yang transparan, profesional, berkeadilan, dan tanpa tebang pilih. (Indra)
Editor : Ismanto

KLIK Untuk Masuk

Posting Komentar